3 Feb - Kec Gambir

Kegiatan Pemantauan

ijin melaporkan pada hari Selasa 3 Februari 2015 pukul 11.10 wib unras di Balai Kota DKI Jakarta dari JAMPAD 

(jaringan masyarakat pemantau anggaran daerah) jumlah masa 25 orang. pimpinan: Zaenal M Cp.081807422127  
Tuntutan : 
1.Meminta Kepada Bapak Gubernur DKI jakarta untuk segera memecat Subejo Kaadis DamKar DKI jakarta 

yang diduga melakukan Korupsi.
2.Usut tuntas korupsi penguatan kapasitas dalam penanggulangan kebakaran sebesar Rp.7,5 Miliar (6,3 miliar) 

tahun 2013.

Spanduk:
Ahok jangan jadi banci segera pecat subejo kadis DamKar DKI dalam skandal korupsi penguatan kapasitas 

dalam penanggulangan kebakaran 7,5 M (fiktif)sebesar 6,3 M tahun 2013. JAMPAD (jaringan masyarakat pemantau 

anggaran daerah).

Poster:
- segera pecat kadis Damkar DKI subejo kasus korupsi 4,2 M
- Pak Ahok tolong segera pecat subejo kadis DamKar DKI.
- Ahok jangan jadi banci pecat subejo kadis DamKar DKI.

Giat masih berlangsung situasi terkendali.

Pada 3 Februari 2015, pukul 12.20 s.d WIB, di depan Istana Negara, Jl. Medan Merdeka 

Utara Jakarta Pusat, berlangsung aksi unjuk rasa dari Gerakan Langsung Oposisi Rakyat Jawa Barat (GELORA 

JABAR), dipimpin oleh Damin Sada, dan diikuti sekitar 75 orang. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dilaporkan 

sebagai berikut :

1. Tuntutan yang disampaikan adalah :
a. Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memimpin negeri ini dengan baik, jujur dan tegas, tidak seperti 

ketoprak humor yang penuh dengan dagelan-dagelan yang memang tidak memakai aturan main yang ceritanya tidak 

terarah.
b. Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk bertanggung jawab di bidang, sosial, ekonomi sampai politik karena 

Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan dari Solo sampai Jakarta yang hanya mengurusi banjir dan macet, 

itupun tidak tuntas alias belum berhasil.
c. Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk bertanggung jawab atas kisruhnya antara KPK dan Polri, karena 

telah memaksakan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri yang statusnya sudah tersangka.
d. Meminta kepada Plt Kapolri dan jajarannya untuk tidak terpengaruh dengan keadaan politik di negeri ini dengan 

menjalankan tugas dan fungsi sebagai Bhayangkara sejati, patuhi sesuai konstitusi di negeri ini.
e. Meminta kepada DPR-RI untuk melaksanakan amanah rakyat, jangan ikut main ketoprak humor seperti yang 

dilakukan Jokowi selama ini, dengan menerima Budi Gunawan sebagai Kapolri.
f. Meminta kepada KPK untuk tidak mencampur adukkan antara hukum dengan politik. 
g. Meminta kepada KPK untuk mengambil alih kasus korupsi pengadaan Bus TransJakarta yang diduga melibatkan 

Joko Widodo.
h. Meminta kepada Kejaksaan Agung untuk mengambil alih kasus Budi Gunawan dari Polri.
i. Meminta kepada Panglima TNI dan jajarannya untuk selalu siap dan waspada dengan kondisi politik sekarang di 

negeri ini yang bisa memecah belah kesatuan TNI seperti yang dialami institusi lainnya karena TNI adalah benteng 

 terdepan dan terakhir NKRI.

Pada 3 Februari 2015, pukul 14.15 s.d WIB, di depan Istana Negara, Jl. Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, 

berlangsung aksi simpatik dari Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bersatu, dipimpin oleh Sunan Kalijaga, 

SH (Advokat/Pengacara), dan diikuti sekitar 25 orang. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dilaporkan sebagai 

berikut :

1. Tuntutan yang disampaikan adalah : Menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar menyatukan hati dan 

merapatkan barisan dalam aksi damai KPK dan Polri.

2. Spanduk yang digelar bertuliskan : Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita satukan hati dan rapatkan barisan 

dalam aksi damai KPK dan Polri, salam maha damai.

2. Artis pendukung aksi simpatik : 
a. Vicky Prasetyo
b. Charlie Van Houten (Penyanyi).